Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia

25 August 2003

Jakarta, KBI gemari
Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama dilakukan. Dalam setiap GBHN dan Repelita selalu tercantum bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan lainnya, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya.
Namun, berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Dari dalam negeri diketahui bahwa NEM SD sampai sekolah menengah masih rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dari sisi perilaku keseharian siswa, juga banyak terjadi ketidakpuasan masyarakat. Tawuran antarsiswa kini sudah menjadi berita biasa. Jika dulu tawuran diikuti siswa SMU di kota-kota besar, kini tawuran sudah menjalar sampai ke SLTP di kabupaten.
Dari dunia usaha juga mencul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi. Kalangan SLTP merasa bekal lulusan SD kurang baik untuk memasuki SLTP. Kalangan SMU merasa lulusan SLTP tidak siap mengikuti pembelajaran di sekolah menengah. Dan, kalangan perguruan tinggi merasa bekal lulusan SMU belum cukup untuk mengikuti perkuliahan.
Kini juga muncul gejala lulusan SLTP dan SMU banyak yang menjadi pengangguran di pedesaan mengingat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, mereka merasa malu jika harus membantu orang tua sebagai petani atau pedagang. Terkait dengan itu, studi Blazely dkk (1997) melaporkan, pembelajaran di sekolah cenderung sangat teortik dan tidak terkait dengan lingkungan di mana anak berada. Akibatnya, peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari lingkungan sehingga menjadi asing di masyarakatnya sendiri.
Fakta semua itu menujukkan, upaya peningkatan pendidikan yang selama ini dilakukan belum mampu memecahkan masalah dasar pendidikan di Indonesia. Padahal, pendidikan yang bermutu merupakan syarat pokok untuk meningkatkan mutu SDM dalam memasuki era kesejagatan. Untuk itu, pendidikan perlu dikembalikan kepada prinsip dasarnya yaitu sebagai upaya memanusiakan manusia (humanisasi). Pendidikan juga harus dapat mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa tertekan. Pendidikan juga diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk memelihara diri sendiri, sambil meningkatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,masyarakat dan lingkungannya.
Untuk itu, pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan peserta didik dengan bekal kecakapan hidup, baik kecakapan untuk mengurus dan mengendalikan diri sendiri, untuk berinteraksi di lingkungan sekolah dan masyarakat serta kecakapan untuk bekerja.
Dalam upaya menjaring masukan konstruktif bagi pengembangan program tentang pendidikan berorientasi kecakapan hidup, Departemen Pendidikan, pekan lalu, di Jakarta, mengadakan temu konsultasi pendidikan berbasis luas - broad based education - BBE, berorientasi kecakapan hidup - life skill. Temu konsultasi ini dibuka oleh Sekjen Depdiknas, Baedowi, dengan menampilkan pembicara tim asistensi BBE Depdiknas, pakar pendidikan, dan tokoh masyarakat.
Sekjen Depdiknas, Baedowi, dalam sambutannya mengemukakan, dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup serius sebagai dampak dari era globalisasi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. persaingan kualitas sistem pendidikan dengan negara-negara lain secara internasional dan tingginya angka drop out serta akibat tingginya angka tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi menjadipersoalan tersendiri yang menghantui.
Dalam rangka menghadapi tantangan itu, maka menurut Baedowi, ada dua hal yang diharapkan bisa menjawabnya. Pertama, demokrasi pendidikan dengasn memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bereparan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melalui wahana dewan pendidikan dan komite sekolah, serta memberikan otonomi kepada kepala sekolah melalui penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS).
Kedua, reorientasi pendidikan dan pembelajaran melalui penerapan high based education (HBE) yaitu mempersiapkan siswa yang terseleksi secara kualitas akademik berbakat dan betul-betul siap memasuki perguruan tinggi. Serta penerapan broad based education (BBE) berorientasi kecakapan hidup (life skill) yang merupakan reorientasi pendidikan dari subject matter oriented ke life skill oriented.
Menurut Baedowi, diadakannya temu konsultasi pendidikan ini adalah untuk menjaring masukan dari semua pihak terkait dalam rangka penyempuirnaan konsep pendidikan berbasis luas berorientasi kecakapan hidup. "Kepada semua yang merasa peduli dengan pendidikan diminta untuk mencermati secara serius, memberikan masukan-masukan yang komperhensif terhadap konsep life skill ini. Ini dimaksudkan agar pelaksanaannya di lapangan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan," kata Baedowi.
Dengan dapat diterapkannya program life skill di semua jenjang pendidikan, menurut Baedowi, pendidikan Indonesia mampum menghasilkan tamatan yang memiliki kesiapan untuk dapat menghadapi persoalan hidup dan kehidupan. Dankemudian secara kreatif dan arif mampu menyelesaikan persoalan serta siap berperan di masyarakat.
Baedowi juga berpesan, sebaik-baiknya konsep yang bisa diformulasikan, apabila tidak dibarengi dengan penyiapan guru yang memiliki kecakapan sebagai pelaksana langsung life skill pada anak didik, maka semua harapan itu tidak dapat menjadi kenyataan. "Dan, kita akan tetap ketinggalan dari negara lain," katanya.
Dari uraian ini jelas bahwa sangat diperlukan polapendidikan yang dengan sengaja dirancang untuk membekali peserta didik dengan kecakapan hidup yang secara integratif memadukan kecakapan generikdan spsifik guna memacahkan dan mngatasi problema kehidupan. Pendidikan harus fungsional dan jelasmanfaatnya bagi peserta didik. Sehingga tidak sekadar merupakan penumpukan pengetahuan yang tidak bermakna. Pendidikan harus diarahkan untuk kehidupan anak didik dan tidak terhenti pada penguasaan materi pelajaran.